bahwa setiap tenaga kerja berhak mendap Kota Medan

https://avalanches.com/id/kota_medan__bahwa_setiap_tenaga_kerja_berhak_mendapat_perlindungan_atas_keselamat1897352_10_09_2021

Sebelum Kita Membahas topik tentang K3, Yuk.. Pahami dulu Pengertian dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Pengertian dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau sering terdengar dengan K3 ialah terdiri dari beberapa Pengertian :


  • Menurut Filosofi / Mangkunegara ; "Suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur".


  • Menurut Ke-Ilmuan ; "Semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan".


  • Serta Menurut OHSAS ( Occupational Health and Safety Assesment Series 18001 ) 18001:2007 : "Kondisi atau Faktor yang dapat berdampak Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Tenaga Kerja maupun Orang Lain (Tamu,Kontraktor, Buyer ataupun Pengunjung) di tempat kerja".


Oke, Cukup Paham yah, Mari Kita Lanjut....

https://avalanches.com/id/kota_medan__bahwa_setiap_tenaga_kerja_berhak_mendapat_perlindungan_atas_keselamat1897352_10_09_2021

Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bertujuan untuk :

  • Melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja.
  • Menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien.
  • Menjamin proses produksi berjalan lancar.

Baca juga artikel lainnya dengan mengunjungi https://www.linkedin.com/in/kami-katiga-a80435215/


Nah Sekarang, Setelah teman - teman sudah paham tentang Pengertian dan Tujuan dari K3, Yuk Lanjut "Sejarah Perkembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia"

https://avalanches.com/id/kota_medan__bahwa_setiap_tenaga_kerja_berhak_mendapat_perlindungan_atas_keselamat1897352_10_09_2021

"Sejarah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia berawal dari dari ditemukannya mesin uap yang membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan yang sulit.


Usaha K3 di Indonesia dimulai tahun 1847 ketika mulai dipakainya mesin uap oleh Belanda di berbagai industri khususnya industri gula. Tanggal 28 Februari 1852, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 20 yang mengatur mengenai keselamatan dalam pemakaian pesawat uap yang pengawasannya diserahkan kepada lembaga Dienst Van Het Stoomwezen. Penggunaan mesin semakin meningkat dengan berkembangnya tekonologi dan perkembangan industri.


Nah, pada tahun 1905 dengan Stbl No. 521 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perundangan keselamatan kerja yang dikenal dengan Veiligheid Regelement disingkat VR yang kemudian disempurnakan pada tahun 1930 sehingga terkenal dengan stbl 406 tahun 1930 yang menjadi landasan penerapan K3 di Indonesia. Perlindungan tenaga kerja di bidang keselamatan kerja di Indonesia juga telah mengarungi perjalanan sejarah yang panjang, telah dimulai lebih dari satu abad yang lalu.


Usaha penanganan keselamatan kerja di Indonesia dimulai sejalan dengan pemakaian mesin uap untuk keperluan Pemerintah Hindia Belanda yang semula pengawasannya ditujukan untuk mencegah kebakaran. Pada mulanya pengaturan mengenai pesawat uap belum ditujukan untuk memberi perlindungan kepada tenaga kerja, karena hal itu bukan merupakan sesuatu yang penting bagi masyarakat Belanda.


Baru pada tahun 1852 untuk melindungi tenaga kerja di perusahaan yang memakai pesawat uap, ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang pesawat uap, Reglement Omtrent Veiligheids Maatregelen bij het Aanvoeden van Stoom Werktuigen in Nederlands Indie (Stbl No. 20), yang mengatur tentang pelaksanaan keselamatan pemakaian pesawat uap dan perlindungan pekerja yang melayani pesawat uap. Upaya peningkatan perlindungan dimaksud telah dilakukan dan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu, sejalan dengan semakin banyaknya dipergunakan mesin, alat pesawat baru, bahan produksi yang diolah dan dipergunakan yang terus berkembang dan berubah.


Di akhir abad ke-19 penggunaan tenaga listrik telah dimulai pada beberapa pabrik. Sebagai akibat penggunaan tenaga listrik tersebut banyak terjadi kecelakaan oleh karenanya maka pada tahun 1890 ditetapkan peraturan perundangan di bidang kelistrikan yaitu Bepalingen Omtrent de Aanlog om het Gebruik van Geleidingen voor Electriciteits Verlichting en het Overbrengen van Kracht door Middel van Electriciteits in Nederlands Indie.

Pada awal abad ke-20, sejalan dengan perkembangan di Eropa, Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengadakan berbagai langkah perlindungan tenaga kerja dengan menerbitkan Veilegheids Reglement (Undang-undang Keselamatan) yang ditetapkan pada tahun 1905 Stbl. No. 251, yang kemudian diperbaharui pada tahun 1910 (Stbl. No. 406).


Undang-Undang yang terakhir ini, telah berlaku dalam waktu yang sangat lama, lebih dari 60 tahun, sampai kemudian dicabut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Selain itu, untuk mengawasi berbagai hal khusus, telah pula diterbitkan 12 peraturan khusus Direktur Pekerjaan Umum No. 119966/Stw Tahun 1910, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Stbl. No. 406 Tahun 1910. Setelah itu, Pada tahun 1926 dilakukan perubahan atas beberapa pasal dari Burgerlijke Wetbook oud (KUH Perdata Lama) ke dalam KUH Perdata Baru, ketika dalam ketentuan baru dimaksud, perlindungan terhadap tenaga kerja dimuat dalam Buku III Titel tujuh A. Isinya mengatur tentang kewajiban pengusaha untuk melindungi pekerjanya.


Dengan demikian, penyelenggara (perusahaan atau pengusaha) menerapkan aturan maupun SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku, memberi petunjuk dalam hal ini Training atau Pelatihan K3 dasar bagi pekerja, dan menciptakan tempat maupun area kerja yang aman serta nyaman bagi pekerja guna terciptanya produktivitas pekerja yang meningkat serta meminimalisir kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.


Setelah Berlaku dan ditetapkannya Undang - Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja :


https://avalanches.com/id/kota_medan__bahwa_setiap_tenaga_kerja_berhak_mendapat_perlindungan_atas_keselamat1897352_10_09_2021
  • bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional;
  • bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya;
  • bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan effisien;
  • bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya-upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja;
  • bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi;


Pada Bab V Pembinaan (Pasal 9)


(1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :

  • Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya;
  • Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya;
  • Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
  • Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

(2) Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.


(3) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.


(4) Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.


Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan artikel ini. Semoga Bermanfaat..

-Salam Safety-

0
29
There are no advertisements in the Medan yet
Other News Kamikatiga
https://avalanches.com/id/kota_medan__apa_pentingnya_mengidentifikasi_bahaya_sebelum_dan_sesudah_di_mulain1895471_10_08_2021

Apa pentingnya Mengidentifikasi bahaya, sebelum dan sesudah di mulainya pekerjaan..?


Dapatkan Jawabannya dengan mengikuti kelas webinar ini..


Jangan lupa di share ke teman-teman yang lain yah..


#webinar #share #zoom #konstruksi #k3 #identifikasi #kecelakaankerja #bahaya

Show more
0
14
https://avalanches.com/id/kota_medan_training_indonesia_webinar_management_smk3_auditor_ahlik3_umum1895399_09_08_2021

Ayo ikutan, Kelas Webinar bersama Trainers Management Indonesia..

Untuk para sahabat K3 kami tunggu kehadirannya di Zoom dan Youtube tgl 14 Agustus 2021 yahhh...


Selamat bergabung..

#training #indonesia #webinar #management #smk3 #auditor #ahlik3 #umum #zoommeeting

0
7
Other News Medan
https://avalanches.com/id/medan_alice_scarlett_de_gottahrd_reveals_the_people_who_are_her_inspiration_1896171_21_08_2021

Alice Scarlett De Gottahrd reveals the people who are her inspiration in the entertainment world


Alice said that Olivia Rodrigo , Tate Mcrae , Gracie Abrams and Dove Cameron are her inspirations in the music industry


And she also said that Taylor Hill , Kendall Jenner and Gigi hadid are her inspirations in the modelling industry


Alice said [ They are my inspirations and they will always be , I learned a lot from them , One of my dreams is to meet them , I think they are kind and talented , That's why they became my inspirations , I want to be just like them ]

Show more
0
7
Other News Indonesia

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta Muslihan Aulia Haris menyatakan Keberatan terkait Pemberhentian Laporan Kepolisian nya di dalam proses Penyelidikan yang di lakukan oleh oknum penyidik Unit 5 Subdit III Sumdaling Ditresskrimsus Polda Metro Jaya yg terlihat Janggal di duga telah melanggar Hukum, HAM dan Kode Etik Polri


Jakarta, Memperingati HUT Bayangkara ke 76, Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta Muslihan Aulia Haris, SH menyatakan keberatan terkait Pemberhentian Penyelidikan Laporan Kepolisian Nomor LP/6755/XI/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, Tanggal 13 November 2020 yang dilakukan oleh Oknum Penyidik Unit 5 Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya


Muslihan Aulia Haris berpendapat Pemberhentian Penyelidikan Laporan Kepolisian tersebut terlihat janggal yang diduga telah melanggar Hukum, HAM dan Kode Etik Polri, terlebih di tengah Trending nya Hashtag #PercumaLaporPolisi di Media Sosial yang sampai menempati posisi teratas di indonesia, dan turun nya tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia, bahkan sampai adanya slogan "Kasih data jadi perdata, kasih Dana baru bisa jadi Pidana ”


Kejanggalan Pemberhentian Penyelidikan tersebut diantaranya sebagai berikut :


1. Penyidik belum melakukan Pemeriksaan kepada Terlapor Utama dengan alasan Kesehatan nya, padahal Pelapor mempunyai bukti bahwa Terlapor Utama tersebut bisa Bepergian menghadiri Kegiatan-kegiatan bahkan keluar Negeri,


2. Penyidik melakukan Pemberhentian Penyelidikan hanya berdasarkan Pendapat Ahli Perburuhan dari Universitas Indonesia semata,


Padahal Sebagaimana ketentuan Pasal 3 Huruf a point (6) Surat Edaran Nomor. /7/VII/2018 Tentang Penghentian Penyelidikan menyatakan bahwa Pendapat ahli tersebut (jika di perlukan);


menurut Pelapor Persfektik seorang Ahli tersebut belum di perlukan dalam perkara dimaksud, karena Pelapor sudah cukup memenuhi dan menyampaikan 2 alat bukti tersebut yaitu Berupa: Keterangan Saksi Korban (Pelapor), surat-surat, keterangan Saksi-saksi (dari Pelapor), petunjuk,


sebagaimana Pasal 25 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwa Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 alat Bukti yang di dukung barang bukti, sesuai Pasal 1 Angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981 dan sesuai Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, dan sesuai kutipan amar putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015,


Terlebih Keterangan ahli bukan lah satu-satu nya yang dapat berdiri sendiri yang dapat menentukan perkara tersebut merupakan Tindak Pidana atau bukan, melainkan harus saling berkaitan dengan alat bukti lain nya,


selain itu Muslihan Aulia Haris selaku Pelapor berpendapat bahwa Persfektif Ahli Perburuhan Akademisi dari Universitas Indonesia tersebut adalah keliru karena tidak berdasarkan Pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak berdasarkan pada teori ataupun dasar hukum yang menjadi rujukan nya, di duga adanya penggiringan Ahli perburuhan, karena Pelapor dengan sangat mudah bisa membantah dan membuktikan dalil-dalil maupun bukti-bukti untuk membantah pendapat Ahli Perburuhan Akademisi dari Universitas Indonesia tersebut,


selain itu Pelapor tidak mengetahui Ahli Perburuhan Akademisi dari Universitas Indonesia yang dimaksud tersebut, Siapa Ahli Perburuhan yang dimaksud? darimana dan kapan gelar Ahli tersebut didapat? siapa yang memberikan Gelar Ahli tersebut? apa saja yang bisa menunjukan keahlian orang yang dianggap Ahli tersebut? apakah ada karya ilmiah atau buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Ahli tersebut sebagai Rujukan? Buku apa, rujukan atau teori darimana, karangan siapa, halaman berapa yang dipakai oleh Ahli tersebut? karena seorang Ahli tidak boleh menggunakan teori baru, apalagi mengeluarkan Pendapat hanya sesaat tergantung kebutuhan, tergantung siapa yang meminta dan siapa yang membayar, Kapan dan dimana Penyidik melakukan Pemeriksaan kepada Ahli Perburuhan tersebut? dan apa saja Format dari Pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik kepada Ahli Perburuhan Akademisi dari Universitas Indonesia tersebut? (tidak Transparan atau Samar),


3.Proses Penyelidikan tersebut berjalan sangat lambat lebih dari 120 Hari dan tidak Transparan karena beberapa kali Pelapor tidak menerima SP2HP yang seharus nya diterima secara berkala paling sedikit 1 kali setiap bulan, baik diminta ataupun tidak diminta, sehingga mengharuskan Pelapor menyampaikan Surat keberatan kepada Direktorat Kriminal Khusus maupun ke Kapolda Metro Jaya, Penyidik beberapa kali menyampaikan keberatan akan surat tersebut dan menyampaikan akan melakukan SP3 Perkara di maksud, dan menyarankan agar Pelapor mau menerima Uang Damai (Pelapor menduga merupakan Upaya Suap) dari Terlapor sebesar 163.934.444, tetapi Pelapor menolak nya,


Dari Uraian Muslihan Aulia Haris S.H selaku Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta dan sekaligus selaku Pelapor berharap agar Instansi-Instansi yang berwenang dapat melakukan Investigasi kepada Para Oknum Penyidik yang diduga telah melanggar Hukum, HAM dan Kode Etik Polri karena telah menghentikan Proses Penyelidikan Perkara dimaksud dengan Janggal dan berharap agar Proses Penyelidikan tersebut bisa di tingkatkan ke Penyidikan dan bisa di serahkan ke kejaksaan, agar Slogan Tagar #PercumaLaporPolisi“ ataupun Slogan *_“Kasih Data jadi Perdata, Kasih Dana Baru bisa jadi Pidana”,Ataupun Sindiran "Ganti Polisi dengan Satpam BCA", bisa hilang di tengah Masyarakat, sehingga mengembalikan kepercayaan Masyarakat Pada Institusi Kepolisian Republik Indonesia, Selamat memperingati HUT Bayangkara RI Ke 76

Show more
0
6
https://avalanches.com/id/jakarta_jakarta_memperingati_hut_bayangkara_ke_76_kepala_divisi_hukum_serika2822042_04_07_2022

Laporan Kepolisian di hentikan Secara Janggal Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta lapor ke Propam Polda Metro Jaya

Jakarta, Memperingati HUT Bayangkara ke 76, Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta Muslihan Aulia Haris, SH membuat Pengaduan ke Bidang Pofesi Pengamanan Polda Metro Jaya (Bid Propam Polda Metro Jaya) terkait keberatan Pemberhentian Penyelidikan Laporan Kepolisian Nomor LP/6755/XI/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, Tanggal 13 November 2020 yang dilakukan oleh Oknum Penyidik Unit 5 Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya


Selain itu Muslihan Aulia Haris, SH juga sudah membuat Pengaduan ke Kompolnas, Ke Ombudsman Republik Indonesia, Ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ke Kapolri, Ke Kapolda, Kementerian Hukum dan HAM dan lain sebagainya,

Hal tersebut dilakukan karena Muslihan Aulia Haris berpendapat Pemberhentian Penyelidikan Laporan Kepolisian tersebut terlihat janggal yang diduga telah melanggar Hukum, HAM dan Kode Etik, terlebih di tengah Trending nya Hashtag #PercumaLaporPolisi di Media Sosial yang sampai menempati posisi teratas di indonesia, dan turun nya tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia, bahkan sampai adanya slogan “Kasih data jadi perdata, kasih Dana baru bisa jadi Pidana”,


Kejanggalan Pemberhentian Penyelidikan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1.Penyidik belum melakukan Pemeriksaan kepada Terlapor Utama dengan alasan Kesehatan nya, padahal Pelapor mempunyai bukti bahwa Terlapor Utama tersebut bisa Bepergian menghadiri Kegiatan-kegiatan bahkan keluar Negeri,


2.Penyidik melakukan Pemberhentian Penyelidikan hanya berdasarkan Pendapat Ahli Perburuhan dari Universitas Indonesia semata,


Padahal Sebagaimana ketentuan Pasal 3 Huruf a point (6) Surat Edaran Nomor. /7/VII/2018 Tentang Penghentian Penyelidikan menyatakan bahwa Pendapat ahli tersebut (jika di perlukan);


menurut Pelapor Persfektik seorang Ahli tersebut belum di perlukan dalam perkara dimaksud, karena Pelapor sudah cukup memenuhi dan menyampaikan 2 alat bukti tersebut yaitu Berupa: Keterangan Saksi Korban (Pelapor), surat-surat, keterangan Saksi-saksi (dari Pelapor), petunjuk,


sebagaimana Pasal 25 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwa Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 alat Bukti yang di dukung barang bukti, sesuai Pasal 1 Angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981 dan sesuai Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, dan sesuai kutipan amar putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015,


Terlebih Keterangan ahli bukan lah satu-satu nya yang dapat berdiri sendiri yang dapat menentukan perkara tersebut merupakan Tindak Pidana atau bukan, melainkan harus saling berkaitan dengan alat bukti lain nya,


selain itu Muslihan Aulia Haris selaku Pelapor berpendapat bahwa Persfektif Ahli Perburuhan Akademisi dari Universitas Indonesia tersebut adalah keliru karena tidak berdasarkan Pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak berdasarkan pada teori ataupun dasar hukum yang menjadi rujukan nya, di duga adanya penggiringan Ahli perburuhan, karena Pelapor dengan sangat mudah bisa membantah dan membuktikan dalil-dalil maupun bukti-bukti untuk membantah pendapat Ahli Perburuhan Akademisi dari Universitas Indonesia tersebut,


selain itu Pelapor tidak mengetahui Ahli Perburuhan Akademisi dari Universitas Indonesia yang dimaksud tersebut, Siapa Ahli Perburuhan yang dimaksud? darimana dan kapan gelar Ahli tersebut didapat? siapa yang memberikan Gelar Ahli tersebut? apa saja yang bisa menunjukan keahlian orang yang dianggap Ahli tersebut? apakah ada karya ilmiah atau buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Ahli tersebut sebagai Rujukan? Buku apa, rujukan atau teori darimana, karangan siapa, halaman berapa yang dipakai oleh Ahli tersebut? karena seorang Ahli tidak boleh menggunakan teori baru, apalagi mengeluarkan Pendapat hanya sesaat tergantung kebutuhan, tergantung siapa yang meminta dan siapa yang membayar, Kapan dan dimana Penyidik melakukan Pemeriksaan kepada Ahli Perburuhan tersebut? dan apa saja Format dari Pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik kepada Ahli Perburuhan Akademisi dari Universitas Indonesia tersebut? (tidak Transparan atau Samar),


3.Proses Penyelidikan tersebut berjalan sangat lambat lebih dari 120 Hari dan tidak Transparan karena beberapa kali Pelapor tidak menerima SP2HP yang seharus nya diterima secara berkala paling sedikit 1 kali setiap bulan, baik diminta ataupun tidak diminta, sehingga mengharuskan Pelapor menyampaikan Surat keberatan kepada Direktorat Kriminal Khusus maupun ke Kapolda Metro Jaya, Penyidik beberapa kali menyampaikan keberatan akan surat tersebut dan menyampaikan akan melakukan SP3 Perkara di maksud, dan menyarankan agar Pelapor mau menerima Uang Damai (Pelapor menduga merupakan Upaya Suap) dari Terlapor sebesar 163.934.444, tetapi Pelapor menolak nya,


Dari Uraian Muslihan Aulia Haris S.H selaku Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta dan sekaligus selaku Pelapor berharap agar Instansi-Instansi yang berwenang dapat melakukan Investigasi kepada Para Oknum Penyidik yang diduga telah melanggar Hukum, HAM dan Kode Etik karena telah menghentikan Proses Penyelidikan Perkara dimaksud dengan Janggal dan berharap agar Proses Penyelidikan tersebut .bisa di tingkatkan ke Penyidikan dan bisa di serahkan ke kejaksaan, agar Slogan Tagar “#PercumaLaporPolisi “ ataupun Slogan “Kasih Data jadi Perdata, Kasih Dana Baru bisa jadi Pidana”, Atau “Ganti Polisi dengan Satpam BCA” bisa hilang di tengah Masyarakat, sehingga mengembalikan kepercayaan Masyarakat Pada Institusi Kepolisian Republik Indonesia, Selamat HUT Bayangkara Ke 76

Show more
0
4
Other world news
https://avalanches.com/eg/cairo_do_you_toss_and_turn_in_bed_every_night_do_you_watch_the_clock_as_you3188903_22_07_2022

Do you toss and turn in bed every night? Do you watch the clock as your wake-up time mercilessly approaches and only manage to fall asleep at some point in the morning? Have you been counting sheep for hours and still can't sleep?


Everybody sometimes can't fall asleep. The problem is when this condition lasts a long time or recurs frequently.


Professionally, the condition where you cannot fall asleep is called insomnia. It is dangerous and it is not pleasant to play with it. Sleep is vital for a person. A person suffering from insomnia cannot fall asleep or wakes up frequently.

Common symptoms are:


- difficulty falling asleep at night.


- waking up early in the morning without the ability to go back to sleep.


- frequent nighttime awakenings


- night watch, confusion of day and night


Read more at :

https://healthretrival.blogspot.com/2022/07/insomina-sleeping.html

Show more
0
13
https://avalanches.com/eg/cairo_prostate_enlargement_usually_occurs_in_men_with_age_the_enlargement_c3167882_21_07_2022

Prostate enlargement usually occurs in men with age. The enlargement can be benign or malignant.

If classified as benign, the enlarged prostate is called benign prostatic hyperplasia (BPH). As for whether it is malignant, it will lead to prostate cancer.


Although it does not endanger the life of the victim, the complaints that arise due to an enlarged prostate are very disturbing activities.


Some people who have an enlarged prostate will feel dissatisfied when urinating.


Symptoms can include a weak urinary stream, increased frequency of urination, frequent awakenings at night, and an inability to hold back the urge to urinate.


In severe cases, an enlarged prostate can cause urinary retention, which is a condition in which a person is unable to excrete urine that is in the bladder.


To overcome the prostate, whether to surgery? Actually, the action to treat this condition depends on the severity.


The main goal of treating an enlarged prostate is to improve the patient's quality of life. The therapy offered also varies, depending on the severity of the symptoms experienced.


To determine the severity, the doctor will perform a series of tests including:


- International Prostate Symptom Score (IPSS) test score.


- Lab tests, such as urinalysis, prostate- specific antigen (PSA), and kidney function.


- Urophlometry (evaluation of the urine stream), calculation of residual urine.


- Images of the prostate that can be an ultrasound exam.

Read more :


https://healthretrival.blogspot.com/2022/07/dangerous-prostate-size.html

Show more
0
18
https://avalanches.com/za/durban_edk_media_attends_a_film_music_and_dance_workshop_in_umlazi_3131657_20_07_2022
https://avalanches.com/za/durban_edk_media_attends_a_film_music_and_dance_workshop_in_umlazi_3131657_20_07_2022

EDK Media attends a film, music and dance workshop in Umlazi


Ezase Durban Media KZN better known as EDK Media is a Film and TV production company established back in 2011, based in the heart of Durban KwaZulu-Natal. It offers a variety of services including: TV Presenting Training, Photoshoots, TV Shows, Documentaries, Events management and many more.


On Friday the 15th of July 2022, EDK Media production team attended an art workshop in Umlazi, the south eastern part of KwaZulu-Natal which was held in Umlazi Cinema Hall.


The event was solely based on ways that the youth could utilize to venture into the corporate sector and the entertainment industry. The gap has been identified, that the youth is seeking employment rather than self employment. With the unemployment rate at its peak in South Africa, it is crystal clear that having a degree does not automatically translate to employment.


Dignitaries and speakers from different places graced the event with their presence, amongst which Mr Xolani Dlamini, the founder and event organizer of Urban Arts Entertainment attended. Menzi Theo (executive director of EDK Media), Bella Mnyandu and Smangele Sokhela commended the event organizers for pulling off such a great event in such a short space of time.


We still have a long way ahead to ensure that our government is democratically accountable for its people and for the young people to be granted equal opportunity. We're hopeful that events of this nature make a dent.

Show more
0
8