Mioko, Papua, Indonesia Prakiraan Cuaca

There are no advertisements in the Mioko yet
Wednesday (05.10)
Humid and Mostly Cloudy
+30
  • °C
  • °F
+36°Feels like
2 mpsWind speed
12%Probability of precipitation
Wednesday
53%
1 mps
+22°
+32°
Thursday
79%
1 mps
+22°
+33°
Friday
91%
2 mps
+23°
+31°
Saturday
86%
1 mps
+23°
+31°
Sunday
86%
1 mps
+22°
+31°
Monday
92%
2 mps
+22°
+29°
Tuesday
92%
2 mps
+22°
+31°
Wednesday
69%
1 mps
+22°
+32°
Other News Indonesia
https://avalanches.com/id/jakarta_oscar_fish_election_championship_20233803429_22_08_2022

Fakta Seputar Oscar Mania Fish Election Championship (OFEC) 2022


Oscar Mania Fish Election Championship 2022 atau OFEC 2022 diselenggarakan di Indonesia. Turnamen ini berlangsung pada 31 Juli 2022 di Lembaga Penelitian Balai Riset Balai Budidaya Ikan Hias Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Berikut adalah 6 hal mengenai OFEC 2022 yang tidak banyak orang ketahui.


Format

OFEC 2022 adalah kejuaraan tingkat internasional kontes ikan hias yang menggabungkan antara seni, budaya, edukasi dan teknologi. Baik kompetisi yang berlangsung di Jerman atau Indonesia, keduanya menggunakan dua sesi penilaian pembuka dan dua sesi penilaian penutup, yang terdiri dari dua sampul. Belum ada satupun kontes atau kejuaraan ikan hias di dunia, yang berani dan mampu untuk menggabungkan dua penilaian sampul dalam satu kejuaraan ikan hias. Admission dan Teknis, melibatkan penilaian cakupan biologis yang amat detail dan mendalam yang dimana banyak digunakan pada penelitian riset laboratorium. OFEC 2022 yang diselenggarakan di negara Jerman dan Indonesia, sukses mengadopsi dua penilaian sampul secara sempurna dibawah pengawasan penuh dari pimpinan komite, Alexandrew Edeij.


Pertama dan Terbesar di Indonesia

OFEC 2022 Indonesia, adalah kejuaraan kontes ikan hias oscar pertama di Indonesia, sepanjang sejarah. Peserta pilihan dari para pemenang terbaik setiap bulannya, dipertemukan dengan peserta umum yang berasal dari Jakarta hingga luar pulau Jawa. Berberapa peserta bahkan ada yang berasal dari Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. Komite penilai semuanya berasal dari luar Indonesia dan nenggunakan basis pindai teknologi menggunakan 3D scan melalui zoom atau live stream. Bisa dikatakan OFEC 2022 bukan saja yang pertama dan terbesar di Indonesia, namun juga menjadi kejuaraan ikan hias pertama di dunia yang berbasis teknologi dan sains penuh.


Grand Champion Perdana di Dunia

Pemenang OFEC 2022 baik di negara Jerman atau di Indonesia, selain menerima uang hadiah sebesar 3,800 euro untuk pemenang di Jerman dan Rp. 45,000,000 untuk pemenang di Indonesia, juga berhak menyandang sebagai Grand Champion resmi dibawah lisensi Asosiasi Akuatik Uni Eropa dan Lembaga Perikanan Uni Eropa dibawah supervisi penuh dari Oscar Mania Indonesia.


Poin Nilai

Mungkin banyak yang belum mengetahui, bahwa poin penilaian dalam OFEC 2022 menggunakan basis terapan sains dan teknologi dan hanya pada penilaian sampul penutup yang digunakan untuk menentukan dua poin penuh akhir. Scaleferometer bahkan memperbesar visual oscar hingga 80 pembesaran, agar Alexandrew Edeij mampu menghitung dan menjumlahkan tingkat kepadatan dan jarak rapat pigmen warna secara kalibrasi. Alexandrew Edeij dengan cerdas, menggabungkan fisiokoptik dua tampilan warna dalam 3D atau 3 Dimensi untuk diubah menjadi polarisasi warna dasar pada pigmen ikan hias. Belum ada satupun expertise ikan hias yang berpengalaman di dunia, mampu melakukan teknik tersebut diatas.


Budaya Lokal

OFEC 2022 adalah satu-satunya kejuaraan ikan hias di dunia, yang mampu menampilkan serta menyelenggarakan sebuah kompetisi bertaraf internasional, dimana kampanye utamanya adalah budidaya asli Indonesia, yang mendapat begitu banyak dukungan dan support dari asosiasi asosiasi ikan hias eropa.


Kampanye

Dibalik keberhasilan OFEC 2022 diselenggarakan di Jerman dan Indonesia. OFEC 2022 juga menuai banyak pujian dari berbagai pihak. Salah satunya adalah komitmen dasar dalam penyelenggaraan OFEC 2022 dimana kampanye pakan sehat untuk mendukung pertumbuhan ikan oscar yang berkualitas. Alexandrew Edeij bersama-sama dengan Theo Paveda, Direktur Pengembangan dan Pemberdayaan Kualitas Ikan Hias Uni Eropa yang menjadi supervisi OFEC 2022 di Jerman, mensinergikan kampanye budidaya lokal mandiri bagi para petani dalam berupa pemberdayaan usaha menengah hingga pendistribusian pakan sehat untuk ikan hias kedepannya.


Berikut telah kami jelaskan 6 fakta mengenai OFEC 2022 diatas yang kami rangkum dari berbagai sumber termasuk dari sumber resmi Balai Riset Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan BRSDMKP.


Mungkin belum banyak yang diketahui oleh masyarakat umum, siapakah sosok dibalik OFEC 2022 dan Oscar Mania Indonesia yang sedang hype akhir akhir ini. Banyak yang bertanya siapakah Presiden Oscar Mania Indonesia Alexandrew Edeij. Berikut kami sertakan biodata singkatnya,


Bernama lengkap Alexandrew Edeij Lim atau Alex lahir pada 7 November 1982 di Jakarta. Ayahnya, William Petra adalah yang pertama kali membawa masuk serta memperkenalkan ikan oscar di Indonesia pada tahun 1960-an hingga mengajarkan para petani dan pembudidaya ikan oscar di nusantara. William Petra semasa hidupnya aktif sebagai pengusaha dan juga sebagai pembimbing di University of Bern, Switzerland dan Saint Étienne Institute of Science and Biologist Prancis.


Alex menyelesaikan pendidikan pertamanya pada tahun 2002 di National University of Singapore (NUS) Singapura, dan meneruskan pendidikan keduanya di California State University bidang Managemenf of Technology Industry serta di Ornamental Fish Institute of California dalam bidang Physiology of Aquaculture Species, serta melanjutkan pendidikan pasca sarjana di NPUST/ National Pingtung University of Science and Technology Taiwan, pada tahun 2004 untuk empat bidang kompetensi dalam Biotechnology and Aquaculture Genetics.


Ketertarikannya pada ikan hias sudah dimulai sejak usia 4 tahun. Alex adalah peserta termuda saat berusia 14 tahun dalam kejuaraan Sains Olympiad IBO sedunia di Ukraina dan peserta mandiri urutan pertama dalam Siemens Science Convention, saat masih berusia 16 tahun. Pada tahun 2005 Alex mempelajari navigasi kapal maritim dan biologi kelautan di Singapura. Pada tahun 2009 Alex mempelajari fisika mekanis mesin pesawat terbang di Garuda Indonesia Institute Aviation (GIIA) di Cengkareng. Semua ilmu yang didapatnya membuat dirinya menguasai banyak terapan ilmu, hal ini dibuktikan saat menjadi juara dunia konfera akuakulture sedunia di Srilanka pada tahun 2012 dan Amerika Serikat pada tahun 2014. Suatu pencapaian yang sangat sulit untuk ditandingi oleh siapapun.


Alex pernah menjabat sebagai Chief International Business di Orang Tua Group (OT), General Manager di Pangan Lestari/ Sekar Laut Tbk dan Vice President of Sales and Marketing Asia & Africa di Sinar Antjol Group. Pada 2019 Alex menolak untuk bergabung ke Biological National Park of Singapore, sebagai direktur pengembangan bisnis. Sebelumnya juga pernah menolak undangan dari Fish Culture International, untuk bergabung sebagai direktur unit teknis dan bisnis, saat FCI masuk ke Indonesia pada Agustus 2020.


Faktor keterbatasan fisik membuat Alex harus mundur dari semua aktifitas dan pekerjaannya, termasuk pengunduran dirinya dari anggota executive Research of The Ornamental Fish Agency pada tahun 2021. Namun kecintaannya terhadap ikan hias, serta keperduliannya terhadap petani-petani ikan hias di Indonesia, tidak pernah hilang. Alex kini selain menjalankan perusahaan miliknya sendiri, juga masih terdaftar sebagai salah satu anggota komite FAO Asia Pacific dan presiden Oscar Mania Indonesia, salah satu organisasi ikan hias terbesar di dunia yang di dukung penuh oleh lembaga serta asosiasi perikanan di eropa dan Indonesia.


Tidak banyak informasi yang bisa kami tuliskan mengenai Alex, diharapkan kedepannya dari lini media lainnya bisa melengkapi.


Ornamental Fish Update 18 August 2022

NewsNow Media Published 16 August 2022

Aquaculture Shock Hongkong 1 September 2022

Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia Media

FAO Food and Agriculture Organization of The United Nations

Balai Riset Budidaya Ikan Hias Kementerian Kelautan dan Perikanan

Photo by Media BRBIH

Show more
0
33

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta Muslihan Aulia Haris menyatakan Keberatan terkait Pemberhentian Laporan Kepolisian nya di dalam proses Penyelidikan yang di lakukan oleh oknum penyidik Unit 5 Subdit III Sumdaling Ditresskrimsus Polda Metro Jaya yg terlihat Janggal di duga telah melanggar Hukum, HAM dan Kode Etik Polri


Jakarta, Memperingati HUT Bayangkara ke 76, Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta Muslihan Aulia Haris, SH menyatakan keberatan terkait Pemberhentian Penyelidikan Laporan Kepolisian Nomor LP/6755/XI/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, Tanggal 13 November 2020 yang dilakukan oleh Oknum Penyidik Unit 5 Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya


Muslihan Aulia Haris berpendapat Pemberhentian Penyelidikan Laporan Kepolisian tersebut terlihat janggal yang diduga telah melanggar Hukum, HAM dan Kode Etik Polri, terlebih di tengah Trending nya Hashtag #PercumaLaporPolisi di Media Sosial yang sampai menempati posisi teratas di indonesia, dan turun nya tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia, bahkan sampai adanya slogan "Kasih data jadi perdata, kasih Dana baru bisa jadi Pidana ”


Kejanggalan Pemberhentian Penyelidikan tersebut diantaranya sebagai berikut :


1. Penyidik belum melakukan Pemeriksaan kepada Terlapor Utama dengan alasan Kesehatan nya, padahal Pelapor mempunyai bukti bahwa Terlapor Utama tersebut bisa Bepergian menghadiri Kegiatan-kegiatan bahkan keluar Negeri,


2. Penyidik melakukan Pemberhentian Penyelidikan hanya berdasarkan Pendapat Ahli Perburuhan dari Universitas Indonesia semata,


Padahal Sebagaimana ketentuan Pasal 3 Huruf a point (6) Surat Edaran Nomor. /7/VII/2018 Tentang Penghentian Penyelidikan menyatakan bahwa Pendapat ahli tersebut (jika di perlukan);


menurut Pelapor Persfektik seorang Ahli tersebut belum di perlukan dalam perkara dimaksud, karena Pelapor sudah cukup memenuhi dan menyampaikan 2 alat bukti tersebut yaitu Berupa: Keterangan Saksi Korban (Pelapor), surat-surat, keterangan Saksi-saksi (dari Pelapor), petunjuk,


sebagaimana Pasal 25 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwa Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 alat Bukti yang di dukung barang bukti, sesuai Pasal 1 Angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981 dan sesuai Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, dan sesuai kutipan amar putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015,


Terlebih Keterangan ahli bukan lah satu-satu nya yang dapat berdiri sendiri yang dapat menentukan perkara tersebut merupakan Tindak Pidana atau bukan, melainkan harus saling berkaitan dengan alat bukti lain nya,


selain itu Muslihan Aulia Haris selaku Pelapor berpendapat bahwa Persfektif Ahli Perburuhan Akademisi dari Universitas Indonesia tersebut adalah keliru karena tidak berdasarkan Pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak berdasarkan pada teori ataupun dasar hukum yang menjadi rujukan nya, di duga adanya penggiringan Ahli perburuhan, karena Pelapor dengan sangat mudah bisa membantah dan membuktikan dalil-dalil maupun bukti-bukti untuk membantah pendapat Ahli Perburuhan Akademisi dari Universitas Indonesia tersebut,


selain itu Pelapor tidak mengetahui Ahli Perburuhan Akademisi dari Universitas Indonesia yang dimaksud tersebut, Siapa Ahli Perburuhan yang dimaksud? darimana dan kapan gelar Ahli tersebut didapat? siapa yang memberikan Gelar Ahli tersebut? apa saja yang bisa menunjukan keahlian orang yang dianggap Ahli tersebut? apakah ada karya ilmiah atau buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Ahli tersebut sebagai Rujukan? Buku apa, rujukan atau teori darimana, karangan siapa, halaman berapa yang dipakai oleh Ahli tersebut? karena seorang Ahli tidak boleh menggunakan teori baru, apalagi mengeluarkan Pendapat hanya sesaat tergantung kebutuhan, tergantung siapa yang meminta dan siapa yang membayar, Kapan dan dimana Penyidik melakukan Pemeriksaan kepada Ahli Perburuhan tersebut? dan apa saja Format dari Pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik kepada Ahli Perburuhan Akademisi dari Universitas Indonesia tersebut? (tidak Transparan atau Samar),


3.Proses Penyelidikan tersebut berjalan sangat lambat lebih dari 120 Hari dan tidak Transparan karena beberapa kali Pelapor tidak menerima SP2HP yang seharus nya diterima secara berkala paling sedikit 1 kali setiap bulan, baik diminta ataupun tidak diminta, sehingga mengharuskan Pelapor menyampaikan Surat keberatan kepada Direktorat Kriminal Khusus maupun ke Kapolda Metro Jaya, Penyidik beberapa kali menyampaikan keberatan akan surat tersebut dan menyampaikan akan melakukan SP3 Perkara di maksud, dan menyarankan agar Pelapor mau menerima Uang Damai (Pelapor menduga merupakan Upaya Suap) dari Terlapor sebesar 163.934.444, tetapi Pelapor menolak nya,


Dari Uraian Muslihan Aulia Haris S.H selaku Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta dan sekaligus selaku Pelapor berharap agar Instansi-Instansi yang berwenang dapat melakukan Investigasi kepada Para Oknum Penyidik yang diduga telah melanggar Hukum, HAM dan Kode Etik Polri karena telah menghentikan Proses Penyelidikan Perkara dimaksud dengan Janggal dan berharap agar Proses Penyelidikan tersebut bisa di tingkatkan ke Penyidikan dan bisa di serahkan ke kejaksaan, agar Slogan Tagar #PercumaLaporPolisi“ ataupun Slogan *_“Kasih Data jadi Perdata, Kasih Dana Baru bisa jadi Pidana”,Ataupun Sindiran "Ganti Polisi dengan Satpam BCA", bisa hilang di tengah Masyarakat, sehingga mengembalikan kepercayaan Masyarakat Pada Institusi Kepolisian Republik Indonesia, Selamat memperingati HUT Bayangkara RI Ke 76

Show more
0
9
https://avalanches.com/id/jakarta_jakarta_memperingati_hut_bayangkara_ke_76_kepala_divisi_hukum_serika2822042_04_07_2022

Laporan Kepolisian di hentikan Secara Janggal Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta lapor ke Propam Polda Metro Jaya

Jakarta, Memperingati HUT Bayangkara ke 76, Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta Muslihan Aulia Haris, SH membuat Pengaduan ke Bidang Pofesi Pengamanan Polda Metro Jaya (Bid Propam Polda Metro Jaya) terkait keberatan Pemberhentian Penyelidikan Laporan Kepolisian Nomor LP/6755/XI/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, Tanggal 13 November 2020 yang dilakukan oleh Oknum Penyidik Unit 5 Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya


Selain itu Muslihan Aulia Haris, SH juga sudah membuat Pengaduan ke Kompolnas, Ke Ombudsman Republik Indonesia, Ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ke Kapolri, Ke Kapolda, Kementerian Hukum dan HAM dan lain sebagainya,

Hal tersebut dilakukan karena Muslihan Aulia Haris berpendapat Pemberhentian Penyelidikan Laporan Kepolisian tersebut terlihat janggal yang diduga telah melanggar Hukum, HAM dan Kode Etik, terlebih di tengah Trending nya Hashtag #PercumaLaporPolisi di Media Sosial yang sampai menempati posisi teratas di indonesia, dan turun nya tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia, bahkan sampai adanya slogan “Kasih data jadi perdata, kasih Dana baru bisa jadi Pidana”,


Kejanggalan Pemberhentian Penyelidikan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1.Penyidik belum melakukan Pemeriksaan kepada Terlapor Utama dengan alasan Kesehatan nya, padahal Pelapor mempunyai bukti bahwa Terlapor Utama tersebut bisa Bepergian menghadiri Kegiatan-kegiatan bahkan keluar Negeri,


2.Penyidik melakukan Pemberhentian Penyelidikan hanya berdasarkan Pendapat Ahli Perburuhan dari Universitas Indonesia semata,


Padahal Sebagaimana ketentuan Pasal 3 Huruf a point (6) Surat Edaran Nomor. /7/VII/2018 Tentang Penghentian Penyelidikan menyatakan bahwa Pendapat ahli tersebut (jika di perlukan);


menurut Pelapor Persfektik seorang Ahli tersebut belum di perlukan dalam perkara dimaksud, karena Pelapor sudah cukup memenuhi dan menyampaikan 2 alat bukti tersebut yaitu Berupa: Keterangan Saksi Korban (Pelapor), surat-surat, keterangan Saksi-saksi (dari Pelapor), petunjuk,


sebagaimana Pasal 25 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwa Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 alat Bukti yang di dukung barang bukti, sesuai Pasal 1 Angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981 dan sesuai Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, dan sesuai kutipan amar putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015,


Terlebih Keterangan ahli bukan lah satu-satu nya yang dapat berdiri sendiri yang dapat menentukan perkara tersebut merupakan Tindak Pidana atau bukan, melainkan harus saling berkaitan dengan alat bukti lain nya,


selain itu Muslihan Aulia Haris selaku Pelapor berpendapat bahwa Persfektif Ahli Perburuhan Akademisi dari Universitas Indonesia tersebut adalah keliru karena tidak berdasarkan Pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak berdasarkan pada teori ataupun dasar hukum yang menjadi rujukan nya, di duga adanya penggiringan Ahli perburuhan, karena Pelapor dengan sangat mudah bisa membantah dan membuktikan dalil-dalil maupun bukti-bukti untuk membantah pendapat Ahli Perburuhan Akademisi dari Universitas Indonesia tersebut,


selain itu Pelapor tidak mengetahui Ahli Perburuhan Akademisi dari Universitas Indonesia yang dimaksud tersebut, Siapa Ahli Perburuhan yang dimaksud? darimana dan kapan gelar Ahli tersebut didapat? siapa yang memberikan Gelar Ahli tersebut? apa saja yang bisa menunjukan keahlian orang yang dianggap Ahli tersebut? apakah ada karya ilmiah atau buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Ahli tersebut sebagai Rujukan? Buku apa, rujukan atau teori darimana, karangan siapa, halaman berapa yang dipakai oleh Ahli tersebut? karena seorang Ahli tidak boleh menggunakan teori baru, apalagi mengeluarkan Pendapat hanya sesaat tergantung kebutuhan, tergantung siapa yang meminta dan siapa yang membayar, Kapan dan dimana Penyidik melakukan Pemeriksaan kepada Ahli Perburuhan tersebut? dan apa saja Format dari Pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik kepada Ahli Perburuhan Akademisi dari Universitas Indonesia tersebut? (tidak Transparan atau Samar),


3.Proses Penyelidikan tersebut berjalan sangat lambat lebih dari 120 Hari dan tidak Transparan karena beberapa kali Pelapor tidak menerima SP2HP yang seharus nya diterima secara berkala paling sedikit 1 kali setiap bulan, baik diminta ataupun tidak diminta, sehingga mengharuskan Pelapor menyampaikan Surat keberatan kepada Direktorat Kriminal Khusus maupun ke Kapolda Metro Jaya, Penyidik beberapa kali menyampaikan keberatan akan surat tersebut dan menyampaikan akan melakukan SP3 Perkara di maksud, dan menyarankan agar Pelapor mau menerima Uang Damai (Pelapor menduga merupakan Upaya Suap) dari Terlapor sebesar 163.934.444, tetapi Pelapor menolak nya,


Dari Uraian Muslihan Aulia Haris S.H selaku Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta dan sekaligus selaku Pelapor berharap agar Instansi-Instansi yang berwenang dapat melakukan Investigasi kepada Para Oknum Penyidik yang diduga telah melanggar Hukum, HAM dan Kode Etik karena telah menghentikan Proses Penyelidikan Perkara dimaksud dengan Janggal dan berharap agar Proses Penyelidikan tersebut .bisa di tingkatkan ke Penyidikan dan bisa di serahkan ke kejaksaan, agar Slogan Tagar “#PercumaLaporPolisi “ ataupun Slogan “Kasih Data jadi Perdata, Kasih Dana Baru bisa jadi Pidana”, Atau “Ganti Polisi dengan Satpam BCA” bisa hilang di tengah Masyarakat, sehingga mengembalikan kepercayaan Masyarakat Pada Institusi Kepolisian Republik Indonesia, Selamat HUT Bayangkara Ke 76

Show more
0
6